"Kami sudah memiliki skenario perhitungan, kalau pembatasannya segini maka inflasinya berapa. Itu kan tergantung harga naiknya berapa dan kalau ada pembatasan di mobil plat hitam berapa harganya," ujar Darmin dijumpai di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Senin.
Pernyataan Darmin itu menyikapi rencana upaya pengendalian BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
Darmin mengatakan BI akan segera mengumumkan besaran angka inflasi setelah pemerintah memastikan kebijakan apa yang akan diambil untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.
"Jadi tunggu saja, begitu diumumkan, kami juga sudah bisa langsung mengatakan berapa (besaran inflasinya). Tapi jangan tanya sekarang," ujar dia.
Darmin juga menekankan bahwa bank sentral telah melakukan simulasi atas segala opsi yang akan dilakukan pemerintah untuk mengendalikan BBM bersubsidi, sehingga otoritas moneter sudah siap terkait langkah-langkah yang harus diambil apabila kebijakan pemerintah telah diumumkan.
"Tunggu saja, kami tidak mau mendahului mengumumkan dan menceritakannya karena tidak baik. Artinya ada hal-hal yang tidak perlu terjadi, nanti bisa terjadi," kata dia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter Perry Warjiyo mengatakan apapun kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang diambil oleh pemerintah, hanya akan berdampak sementara terhadap inflasi.
"Apapun kebijakan pengendalian BBM yang diambil pemerintah dampaknya terhadap inflasi hanya `shortterm` atau sementara, dan secara jangka panjang akan baik bagi perekonomian," kata Perry di tempat yang sama.
Perry mengamini bahwa pihaknya selama ini turut mengkaji beberapa opsi pengendalian BBM yang digulirkan pemerintah. Namun dia enggan menyebutkan secara terperinci terkait angka kenaikan inflasi dari masing-masing opsi yang ada.
"Yang jelas kalau dipilih kenaikan harga, dan diberlakukan merata baik mobil pribadi, kendaraan umum dan roda dua, maka dampaknya terhadap inflasi semakin besar. Tetapi kan sepertinya pemerintah hanya menaikkan harga secara `segmented` yaitu hanya bagi mobil pribadi, maka dampak terhadap inflasi akan lebih kecil," ujar dia.
Perry mengingatkan apabila kendaraan roda dua harus mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi, maka inflasi diprediksi akan besar, sebab kendaraan roda dua berkontribusi sebesar 50 persen dari konsumsi BBM bersubsidi.
"Tapi apapun itu kebijakannya, seperti yang saya bilang ini hanya bersifat sementara. Dan pada tahun ini hingga tahun depan perekonomian akan didorong oleh tahun pemilu, yang berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi," katanya.
Pemerintah dalam APBN 2013 menetapkan belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.
Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta kiloliter dan mengganggu fiskal jika tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.
Sejumlah opsi pengendalian BBM pun bermunculan, mulai dari membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi mobil pribadi, kenaikan harga BBM hanya bagi mobil pribadi, atau kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus penyediaan BBM jenis Premix RON 90 seharga Rp7.000.
Hingga saat ini pemerintah menyatakan masih berupaya mengumumkan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi melonjaknya konsumsi BBM bersubdisi.
Sejumlah analis menyebut pemerintah akan menghadapi konsekuensi berbeda-beda, terkait peningkatan inflasi dan penghematan anggaran, dari setiap opsi yang akan diambil.(T.RPA Jingga)
(T.R028/B/A. Salim/A. Salim) 15-04-2013 14:51:17
NNNN
0 Komentar