TEMPO.CO, Surabaya - Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Kementerian Perdagangan, Deny W. Kurnia, mendesak negara-negara maju anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) menurunkan standar mutu dan mereduksi tarif masuk bagi produk pertanian sektor perkebunan dan kehutanan dari Indonesia, seperti sawit, karet, pulp, dan coklat. Sebab, tak sedikit negara maju anggota APEC terbukti memproteksi masuknya produk perkebunan dari Indonesia dengan berbagai aturan. 

Deny menyebutkan negara Cina, Kanada, beberapa negara ASEAN, Amerika Serikat, dan negara Amerika Latin lainnya menerapkan kebijakan proteksionis untuk produk perkebunan asal Indonesia. "Kita ingin mendorong liberalisasi pertumbuhan yang inklusive, balance, strong, and suistanable. Jangan hanya menguntungkan negara-negara maju saja," ucap Dany di ruang media centre APEC di Hotel JW Marriot, Senin, 15 April 2013.

Deny mengatakan usaha ini dilakukan dalam kerangka tiga misi yang diusung Indonesia dalam APEC, yakni mencapai Bogor Goal, integrasi ekonomi nasional, dan konektivitas pertumbuhan. Deny melihat perdagangan antar negara tidak akan memberikan dampak terbaik jika masih ada hambatan yang menyekat dan penghalang konektivitas.

Manfaat liberalisasi perdagangan, katanya, harus dirasakan pula oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani komoditas hortikultura, rakyat umumnya, dan industri kecil lainnya. Deny menduga kebijakan proteksionis di beberapa negara dipengaruhi segelintir perusahaan multinasional yang ingin menjaga kepentingan bisnis mereka. "Ini menyangkut produsen dan petani kecil. Sebab, sektor ini memberikan pendapatan terhadap petani dan devisa untuk negara."

Selain itu, upaya ini mendukung pertumbuhan hijau (green growth) berbasis perkebunan. Untuk mendukungnya, butuh perlakuan yang layak berupa kebijakan win-win solution dan harus ditentukan bersama, tidak sepihak.

Dalam pertemuan nanti, Kementerian Perdagangan akan mengajukan proposal ihwal keinginan Indonesia untuk melibatkan minimal lima pakar lintas instansi. Kini lahan sawit dunia mencapai 4,7 juta hektare yang menghasilkan sekitar 38 juta ton minyak nabati (crude palm oil/CPO).

Namun, ia mengakui isu lingkungan masih menjadi kendala pengembangan pertumbuhan hijau ini. Misalnya, konversi hutan produktif menjadi lahan kebun sawit menjadikan kerusakan lingkungan dan polusi. "Ada semacam ketakutan di sini. Kita ingin sampaikan betapa produktifnya sawit untuk minyak nabati ini," ucapnya.

Karet, kopi, jagung, dan jarak menjadi komoditas yang juga akan diperjuangkan Indonesia dalam APEC. Deny menegaskan, usulan di Surabaya akan dikonkretkan lagi pada pertemuan APEC di Medan Juni mendatang. Perdagangan dan investasi harus berkelanjutan dalam globalisasi, tetapi tidak hanya menguntungkan investor besar saja. Termasuk kesepakatan soal sertifikasi produk perkebunan dan kehutanan yang bisa menjadi jaminan. "Harus ada mekanisme dukungan ke pengusaha kecil."

DIANANTA P. SUMEDI

Berita Terpopuler:

Dikuntit Intel, Anas Urbaningrum Punya Cerita 

Mega: Saya Memang Sudah Sepuh, tapi....

@SBYudhoyono 'Digoda' Bintang Porno 

Lion Air Mendarat di Laut Bali, Dewi Terlempar 

Mahfud MD Masuk Bursa Calon Kapolri 



View the original article here